Via Vidcon, Bupati Fauzan Ikuti Rakornas Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan BUMD

  • Whatsapp

Vidcon Rakornas Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan BUMD (foto: Utatapost.net)

LOMBOK BARAT (NTB), Utarapost.net
– Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Penguatan Pembinaan Pengawasan & Pengelolaan BUMD dengan Mendagri dan Ketua KPK RI secara Video Confrence (Vidcon) di Ruang Jayengrana, Kamis (8/9/22).

Bacaan Lainnya

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat Rakornas didampingi oleh Asisten II Setda Lobar Rusditah, Asisten III Setda Lobar H. Ilham, Kepala Inspektorat Lobar Hademan, Kepala OPD dan Kepala BUMD Lobar serta hadir secara daring Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.

Tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw menyampaikan bahwa saat ini sudah waktunya bagi BUMD untuk lebih transparan mengenai aset serta hasil yang telah mereka peroleh. Karena itu kata dia, saat ini negara sedang tidak baik karena inflasi dan membutuhkan tambahan anggaran.

“Oleh karena itu, BUMD sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” pesannya

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BUMD-BUMD yang berada di daerah di seluruh Indonesia banyak BUMD yang memiliki tingkat ekuitas yang minus.

“Oleh karena itu, saya harapkan supaya banyak peran serta Kepala Daerah dalam melakukan pembenahan di dalam BUMD tersebut,” kata Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Perwira tinggi (Pati) Polri lulusan Akpol 1990 ini juga menambahkan, bahwa jika sebuah BUMD memiliki ekuitas negatif, maka harus diteliti apakah masih bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa diselamatkan lagi.

“Jika BUMD tersebut tidak bisa diselamatkan lagi maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan ditutup karena dinilai telah merugikan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan, bahwa diharapkan kepada direksi-direksi BUMD yang ditunjuk oleh para komisaris dapat dipilih melalui sebuah uji kompetensi, sehingga sudah dapat teruji tingkat kompeten dan integritas mereka dalam melaksanakan tugas tersebut.

“Saat ini masih banyak perusahaan yang memiliki direksi yang ditunjuk oleh pejabat tertentu sebagai bayaran atas dukungan yang telah diberikan untuk pejabat tersebut,” terangnya.

Ia menuturkan, bahwa BUMD yang baik itu adalah BUMD yang memiliki jumlah komisaris lebih sedikit dibandingkan dengan direksi atau pelaksana serta harus memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI).

“Akan tetapi tidak menutup kemungkinan BUMD yang rugi tidak melanggar kriteria BUMD yang baik tersebut. Terdapat juga beberapa BUMD yang rugi tetapi telah memiliki kriteria dan ketetapan yang sesuai. Oleh karena itu sebaiknya Kepala Daerah dapat memeriksa dengan baik di mana salahnya dari BUMD yang mengalami kerugian tersebut,” tutupnya (ddy)


Pos terkait