Hadiri Penutupan Mobile Intellectual Property Clinic di Sumsel, Ini Harapan Gubernur HD

  • Whatsapp

PALEMBANG (SUMSEL), Utarapost.net – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) didampingi Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru menghadiri penutupan rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Selatan bertempat di Hotel Novotel Palembang, Jum’at, (23/9/22) Turut hadir Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Ir. Razilu, M.Si, CG.CAE, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, Para Bupati/Walikota Se Sumsel dan Para Kepala OPD Provinsi Sumsel.

“Apa yang dilakukan pada kegiatan hari ini saya sangat mengapresiasi kinerja bapak ibu sekalian yang telah menonjolkan kesenian budaya dan kuliner yang ada di sumsel, serta memberikan sertifikasi pada Kekayaan Intrlektual yang ada”, ungkap HD saat msmberikan sambutannya pada kegiatan tersebut.

Bacaan Lainnya

HD menambahkan kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic harus diberi dorongan oleh pemerintah daerah di 17 Kabupaten/kota agar sosialisasinya kepada masyarakat sumsel dapat tersampaikan dan produk yang mereka miliki tidak dapat diklaim oleh pihak lain karena telah terdaftar dan diakui oleh negara sebagai kekayaan intelektual Indonesia.

“Sehingga mereka mengetahui tentang hak mereka untuk mendaftarkan semua produk yang mereka miliki, baik berbentuk benda maupun kesenian atau budaya”, tutur HD.

Dirinya minta semua stakeholder Agar sama – sama memonitor dan membantu masyarakat untuk mendaftarkannya dan bekerja sama dengan kemenkumham dalam pelaksanaannya

Selain itu HD juga menegaskan bahwa dengan telah didapatkannya sertifikat atas kekayaan intelektual yang diakui negara, tentunya hal tersebut merupakan langkah awal bagi masyarakat atau kelompok yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya untuk menjaga, melestarikan dan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan.

“Apakah dengan mendapatkan label lantas ini sudah usai untuk perjuangan kita, tentunya tidak. Ini menjadi tanggung jawab baru atas telah diakuinya kekayaan intelektual tersebut dengan begitu kita diwajibkan untuk meningkatkan kualitas dari kekayaan intelektual yang telah diakui negara”, tutup HD.

 


Pos terkait