Isu Timses intervensi Tender, Ketua Tim Koordinasi Relawan Joda Akbar Angkat Bicara

  • Whatsapp

Tanjung, Utarapost.net – Beredar dan berkembangnya isu di tengah-tengah masyarakat maupun media sosial yang cenderung menyudutkan Timses Pemenangan Joda Akbar mengintervensi tender lelang proyek ditepis ketua tim koordinasi Relawan Joda Akbar pada Pilkada Desember 2020.

“Itu tidak benar, kami tetap fokus mengawal jalannya pemerintahan Joda Akbar lima tahun ke depan sebab ini beban moral bagi kami yang turut andil memenangkan paket Joda Akbar pada pilkada 2020 kemarin,” ungkap Ketua Tim Relawan Joda Akbar Marianto SH kepada awak media Utarapost.net, Kamis (22/4).

Bacaan Lainnya

Menurut Marianto, konsentrasi pihaknya saat ini tidak pada soal-soal bagi bagi jatah proyek, tapi membantu pemda memetakan persoalan daerah. Isu terkait soal bagi-bagi dan tekan tender itu semua tidak benar, pasalnya sejauh ini tim sukses tidak pernah terlibat dan tidak tahu menahu soal tender.

Ditambahkan pria yang populer dipanggil Anton ini, pihaknya menyadari karena di alam negara demokrasi maka hal-hal dan isu-isu begitu wajar adanya di tengah masyarakat.

“Sampai detik ini kami tidak pernah menghiraukan jalannya lelang tender di pemda KLU karena itu bukan fokus kami. Fokus kami saat ini adalah bagaimana efektifnya roda pemerintahan Joda Akbar, mengawal proses dan visi misi sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat,” jelasnya.

Ditekankan Anton, bahwa kabar mengenai keretakan Tim Joda Akbar akibat jatah ini dan itu, semuanya kembali lagi bahwa itu tidaklah benar.

“Alhamdulilah kami baik-baik dan masih utuh kompak bersatu,” tegas Direktur Eksekutif SPL ini.

Dituturkan juga oleh pria dua anak ini, terkait sejumlah LSM yang demo itu sah-sah saja di negara demokrasi sebagai alat kontrol pemerintahan, sebab bupati dan wakil bupati selalu berpesan dalam berbagai kesempatan bahwa pemerintahan Johan-Danny terbuka terhadap kritikan dan saran.

“Tegur kami bila bengkok, dukung kami bila lurus,” ungkap Anton menirukan ucapan bupati dan wabup.

Kata dia, soal demo dan lain-lain itu tidak jadi persoalan sepanjang isu-isunya produktif dan konstruktif, sarana perbaikan pemerintahan sebab pemerintah tidak boleh anti kritik dan anti saran.

“Kalau tidak ada saran dan kritik nanti pemerintahan ini landai-landai saja,” imbuhnya.

Dijelaskan pula, dinamika politik memang harus seperti itu seraya menegaskan paket Joda Akbar selalu siap dikritisi dan berikan saran untuk membangun sistem pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggung jawab. Segala hal itu wajib diterima, di mana secara konstitusional di negara demokrasi kritikan dan semacamnya itu sah-sah saja.

“Kami juga ada kegiatan safari jumat, Joda Memaraq hadir di tengah masyarakat mendengar keluh kesah masyarakat, soal pelayanan di daerah dan setiap OPD jika ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja maka bupati dan wabup akan mengevaluasi OPD tersebut,” terang Anton.

Lebih lanjut Anton menambahkan, pemerintahan JODA hadir sebagai sosok pelayan dan akan selalu hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Sebab good governmance, clean govermance, dan tata kelola pemerintahan yang aspiratif itu salah satu cirinya yaitu segala kebijakan disandarkan pada aspirasi publik sesuai dengan amanat Undang Undang.

“Ramainya pemberitaan di media sosial, menyerang dan membabi buta itu bukan persoalan jika yang disampaikan oleh oknum-oknum akun Anonim tidak bisa dijadikan referensi. Masyarakat telah menilai kinerja pemerintahan ini biar masyarakat memberikan feedback atas kinerja kepala daerah beserta jajarannya,” bebernya.

Ketika tidak puas ada saluran dan sarana yang sudah dipersiapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang KIP. Jika tidak puas lagi ada gugatan “class action” di peradilan Komisi Informasi (KI).

“Sekarang ini serba terbuka, pemerintahan kita e-Govermance, tinggal browsing google semua kegiatan pemerintah disajikan di laman-laman website pemerintahan daerah Lombok Utara, semua disajikan rapi tinggal didownload saja,” pungkasnya. (sas)

Pos terkait