PALI, Utarapost.net – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyarankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten PALI dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar serentak pada bulan oktober 2021 mendatang agar transparan dalam hal administrasi dan tidak adanya praktek pungli supaya gelaran Pilkades berjalan aman dan damai.
Hal itu diutarakan Ketua Komisi I DPRD PALI Suarno SE saat penyampaian hasil kerja komisi-komisi DPRD PALI pada Rapat paripurna VIII dalam rangka menyelesaikan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait pelaksanaan APBD tahun 2020, Selasa (27/7/21).
“Kepada DPMD PALI kami dari komisi I menyarankan pada gelaran Pilkades mendatang untuk kiranya adanya transparansi administrasi dan tidak ada pungli pada proses tahapan Pilkades. Juga terkait desa persiapan yang sudah lima tahun berjalan agar kiranya kembali melakukan evaluasi tentang syarat pemekaran desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan lainnya sehingga ada kejelasan status desa persiapan di kabupaten PALI,” ujar Suarno.
Menyikapi kinerja perangkat daerah pada masa pandemi, Suarno menyarankan agar meski dibatasi jam kerja atau penerapan kerja shift pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Terhadap Dinas kesehatan, Suarno memberikan apresiasi karena Dinkes telah bekerja maksimal dalam menekan penyebaran covid-19 dan melakukan vaksin dibeberapa wilayah sampai dosis kedua. Dinkes juga harus terus bersosialisasi tentang protokol kesehatan juga menyarankan agar polides harus dioptimalkan.
Dinas Pendidikan, komisi I menyarankan proses belajar mengajar tetap berjalan walaupun proses tatap muka tertunda dan melakukan secara online. Namun perlu diperhatikan ketersediaan jaringan internet yang mana ada beberapa wilayah sulit mendapatkannya. Komisi I juga menyarankan agar honor pendidik harus diperhatikan.
Komisi I DPRD PALI juga memberikan apresiasi terhadap inovasi yang telah diluncurkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Dukcapil) yang memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan ditengah pandemi covid-19.
Komisi I sangat mendukung program Dinas Sosial diantaranya Bansos, bantuan pangan non tunai dan lainnya karena sangat membantu masyarakat ditengah pandemi. Program PKH juga bantuan lainnya harus di prioritaskan membantu masyarakat terdampak covid-19.
Suarno SE juga menyoroti kinerja BPBD, Satpol-PP, Dishub dan TNI juga Polri yang telah bekerja keras menekan penyebaran covid-19 dan kepada RSUD, komisi I merekomendasikan untuk menambah gedung terutama dalam mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi covid-19 dan memperhatikan ketersediaan oksigen.
Terakhir komisi I menyarankan pada sektretariat dewan untuk lebih ditingkatkan lagi pelayanan terhadap seluruh anggota dewan dan menambah kerjasama dengan media agar penyebaran informasi kegiatan di DPRD PALI lebih efektif.
Pada rapat paripurna VIII dalam rangka menyelesaikan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait pelaksanaan APBD tahun 2020, dipimpin langsung ketua DPRD PALI H Asri AG diikuti 19 anggota dewan dari 24 anggota yang ada juga dihadiri Bupati PALI H Heri Amalindo dan wakil bupati PALI Drs H Soemarjono, Pj Sekda PALI Kartika Yanti dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab PALI.
Selain dari komisi I, hasil kerja komisi II dan komisi III juga disampaikan. Dimana komisi II disampaikan ketua komisi II, Mulyadi STP, dan komisi III disampaikan ketua komisi III Edi Eka Puryadi yang menyoroti kinerja dan memberikan saran kepada OPD yang menjadi mitra komisi II dan komisi III.
Setelah masing-masing komisi menyampaikan hasil kerjanya, pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan seluruh anggota dewan secara lisan terkait Rancangan Peraturan Daerah LPJ APBD kabupaten PALI tahun anggaran 2020. Kemudian penandatanganan keputusan bersama selanjutnya sambutan bupati menanggapi telah dibahasnya LPJ tersebut.
“Kami ucapkan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD PALI yang telah berkenan membahas LPJ APBD tahun anggaran 2020. Hasil pembahasan ini akan kami sampaikan ke gubernur untuk menjadi Peraturan daerah. Kami juga meminta kepada seluruh seluruh OPD, apa yang menjadi usulan dan saran dari semua komisi agar dilaksanakan. Jalin komunikasi dengan komisi yang menjadi mitra kita kalau perlu studi banding komisi kita ikut agar terjalin sinergi. Karena membangun PALI harus bersama-sama antara eksekutif dan legislatif,” kata Bupati saat menyampaikan sambutannya (dar)
