Tanjung, Utarapost.net – Musrenbang perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penyelarasan pendekatan perencanaan secara teknokratik, politik dan partisipatif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Demikian dikatakan Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH pada saat memberikan sambutan pembukaan musrenbang perempuan, pemuda, anak, lansia dan penyandang disabilitas (PPALPD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara, bertempat di aula kantor bupati setempat, Selasa (16/ 3/2021).
Menurut Djohan, perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan metode partisipatif untuk menggali gagasan dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Tanpa partisipasi aktif masyarakat tentu tujuan dan sasaran yang kita harapkan tidak dapat tercapai,” tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan bupati, inovasi sangat diperlukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan, sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah, mengingat Kabupaten Lombok utara masih menjadi daerah teringgal di Provinsi NTB.
Dalam pada itu, Sekretaris Bappeda Yuni Kurniati Maesyarah SPt yang juga ketua panitia menyampaikan, kegiatan musrenbang penting untuk merumuskan rencana dan solusi berbagai isu krusial menyangkut perempuan, ibu, anak, remaja, lansia dan penyandang disabilitas secara bersama-sama dengan pelibatan sejumlah komponen daerah.
“Apalagi yang kita hadapi saat ini Pandemi Covid-19, bukan hanya bencana kesehatan namun juga bencana ekonomi,” paparnya.
Pembangunan gender di Kabupaten Lombok Utara, lanjut Yuni, masih terendah di NTB meskipun meningkat dari 84,01 tahun 2015 menjadi 85,44 tahun 2020.
Ia lantas mengharapkan semoga penyelenggaraan musrenbang perempuan, pemuda, anak, lansia dan penyandang disabilitas itu berlangsung lancar, mampu menghasilkan rancangan sistem, usulan program dan kegiatan yang dapat mengatasi berbagai aspek permasalahan di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Utara Hj. Galuh Nurdiyah menyebutkan jumlah buta aksara lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
“Kondisi ini adalah warisan masa lalu ketika perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengenyam pendidikan,” ketusnya.
Namun begitu patut disyukuri, kata Anggota DPRD Lombok Utara ini, pada masa kini partisipasi sekolah penduduk perempuan telah cukup setara dengan penduduk laki-laki.
“Partisipasi pendidikan cukup setara pada masa kini, tapi kita masih menghadapi permasalahan tingginya angka putus sekolah siswa perempuan pada jenjang pendidikan menengah lantaran pernikahan usia anak, terlebih lagi masa pandemi ini fenomena pernikahan usia anak cenderung meningkat” tutupnya. (red/Kominfo)
