Seminar Nasional AMAN, Rukka Sombolinggi Tegaskan Masa Depan Dunia Ditentukan Mayarakat Adat

  • Whatsapp
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN)  Rukka Sombolinggi sampaikan sambutan dan membuka Seminar Nasional/Dialog Terbuka di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Nomor Kav. 71-73 Jaksel, Rabu (12/7/2023).

JAKARTA, Utarapost.net – Dalam rangka menghormati dan memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat perlu masukan dari publik untuk mengawal proses pembahasan substansi dan strategi guna memastikan pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi UU Masyarakat Adat.

Demikian ditegaskan Rukka Sombolinggi, pada saat membuka Seminar Nasional/Dialog Terbuka Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) mengangkat tema “Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja” di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Nomor Kav. 71-73 Jaksel, Rabu (12/7/2023).

Bacaan Lainnya

“Saya sampaikan terima kasih kepada NGO yang hadir saat ini yang terus membersamai kami dalam mendorong RUU masyarakat adat. Dari partisipasi politik masyarakat adat sudah menghasilkan 216 produk hukum daerah. Itulah yang jadi pijakan kita saat ini,” terang Sekjen AMAN ini.

Menurut Rukka Sombolinggi, produk hukum daerah pun bisa digunakan untuk memastikan pemerintah mengembalikan wilayah adat, dalam hal ini hutan adat. Dengan partisipasi politik masyarakat Presiden Jokowi kemudian memberikan sertifikat hutan adat.

“Semua ini adalah hasil perjuangan kita bahkan sampai berdarah-darah. Semua yang kita dapatkan adalah hasil perjuangan kita,” ungkapnya mengapresiasi.

Ditegaskannya, para pihak yang menghadiri dialog terbuka tersebut kini sedang memperjuangkan UU masyarakat adat. Pasalnya, sudah lebih dari 10 tahun RUU mangkrak di DPR. Pada periode pertama, tutur Rukka, tertunda di Kementrian Kehutanan. Kemudian pada jaman Presiden Jokowi pun mangkrak di tingkat pemerintahan.

 

Amanah Asti SE MSi MSn Analisis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri  saat paparkan materi pada Seminar Nasional/Dialog Terbuka Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Nomor Kav. 71-73 Jaksel, Rabu (12/7/2023).

Jika dicermati secara seksama, tuturnya lagi, UU masyarakat adat sesungguhnya mandat konstitusi sehingga keberadaan masyarakat adat di seluruh nusantara saat ini urgensi sekali karena situasi sedang tidak baik-baik saja.

“Kalau ada masalah tidak dipimpong seperti saat ini, maka kita tidak perlu UU masyarakat adat. Jika tidak ada UU Owmnibus law dan UU IKN tidak ada, kita tidak perlu UU masyarakat adat. Dengan adanya UU Cipta Kerja membuka karpet merah untuk menyisir dan menghabisi wilayah adat yang tersisa. Contohnya PSN Juce Trancition,” tandas Sekjen AMAN itu.

Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa saat ini terjadi liberalisme, kapitalisasi, dan koorporasi wilayah-wilayah adat, termasuk karbon yang disumbang oleh masyarakat berubah menjadi konsesi-konsesi karbon, sehingga tidak ada bedanya dengan perusahaan biasa.

“Dalam 5 tahun perampasan wilayah adat, ada 762 warga masyarakat dikirimnalisasi di sektor kawasan hutan, perkebunan, pertambangan dan infrarstruktur,” sebutnya.

Ditengah-tengah ketiadaan UU masyarakat adat, kata Rukka, banyak pihak terdesak oleh UU Cipta Kerja dan revisi UU baru di mana saat ini terjadi eksploitasi sumberdaya.

“Tidak bisa dipungkiri perubahan iklim yang terjadi kepada kita semua sudah banyak yang gagal panen,” imbuhnya

Ditengah-tengah para pihak terjepit sana sini, masih kata Rukka, masa depan dunia ditentukan oleh masyarakat adat karena 80 persen kekayaan alam yang ada di dunia ini dijaga oleh masyarakat adat.

Peserta Seminar Nasional/Dialog Terbuka Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Nomor Kav. 71-73 Jaksel, Rabu (12/7/2023).

“Jadi saat ini urgensi sekali melindungi masyarakat adat. Urgensi UU masyarakat untuk menyelamatkan manusia pada masa depan. Saat inilah saat untuk mengakui masyarakat adat melalui UU masyarakat adat,” kata Rukka Sombolinggi sembari membuka resmi seminar nasional PB AMAN itu.

Seminar yang diformat dalam Dialog Terbuka ini diikuti oleh Pengurus AMAN/Perwakilan Komunitas Masyarakat Adat, Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, Anggota MPR/DPR/DPD RI, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan Pelajar. Seminar ini menghadirkan Keynote Speaker Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, H. Mohammad Mahfud MD, dengan materi Posisi Pemerintah dalam Kemandekan Pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan Peluang RUU Masyarakat Adat sebagai Usulan Pemerintah.

Seminar dipandu Yayan Hidayat dengan  narasumber Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) H. Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, dan Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Simbolinggi akan mengupas materi “Kemauan Politik Pemerintah untuk Pengesahan RUU Masyarakat Adat”.

Materi kedua “Menagih Janji NAWACITA Diakhir Periode Presiden Joko Widodo untuk Masyarakat Adat” dikupas oleh sejumlah narasumber, di antaranya Yance Arizona (Akademisi Universitas Gajah Mada), Stefanus Masiun (Tokoh Adat/Ketua Dewan AMAN Nasional), Abdon Nababan (Sekjen AMAN Periode 2007-2017) serta Devi Anggraini (Ketua Umum Perempuan AMAN). (red)

Pos terkait